Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi meluncurkan kembali Indonesia Game Rating System (IGRS) dalam ajang Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025. Sistem rating ini bertujuan memberikan klasifikasi umur untuk video game yang beredar di Indonesia, mirip dengan sistem internasional seperti ESRB dan PEGI.
IGRS sebenarnya bukan hal baru. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada 2016 di bawah naungan Kominfo, namun sempat vakum hingga akhirnya dihidupkan kembali pada 2025 oleh Komdigi. IGRS hadir dengan lima kategori usia, yaitu 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+. Game yang mengandung unsur pornografi, perjudian, atau melanggar hukum tidak dapat diklasifikasi.
Secara konsep, IGRS dinilai positif karena bisa menjadi pelindung bagi anak-anak dan membantu orang tua dalam memilih game yang sesuai usia. Selain itu, sistem ini juga memberi kepastian hukum bagi developer dan publisher agar game mereka bisa beredar resmi di Indonesia tanpa risiko pemblokiran.
Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran dari kalangan gamer dan pelaku industri. Beberapa menilai regulasi ini bisa menjadi penghalang bagi pengembangan industri game, terutama karena standar klasifikasinya dianggap lebih ketat dibanding sistem luar negeri. Contohnya, Among Us yang berating “Everyone” di ESRB bisa naik menjadi 13+ di IGRS, sedangkan Baldur’s Gate 3 berpotensi tidak lolos klasifikasi karena konten dewasa.
Dengan pasar game Indonesia yang besar namun masih didominasi oleh game mobile dan free-to-play, banyak pihak meragukan apakah developer besar akan menyesuaikan produknya dengan regulasi ini. Jika klasifikasi terlalu ketat, dikhawatirkan sejumlah game populer bisa absen dari pasar Indonesia, memicu kembali praktik pembajakan.
Meski demikian, IGRS tetap dianggap langkah penting dalam membangun ekosistem game yang sehat dan aman. Tantangannya kini ada pada pelaksanaan yang proporsional—agar sistem ini tidak hanya melindungi, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri game nasional.